nusakini.com--Tantangan birokrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan semakin hari semakin kompleks. Birokrasi tidak dapat hanya menjalankan rutinitas pemerintahan yang itu-itu saja (business as usual), tetapi harus ada perubahan-perubahan dan senantiasa berupaya untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik. 

Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam sambutannya di Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II Angkatan II Kelas Kementerian Hukum dan HAM di kantor Graha Pengayoman Gedung Setjen Kemenkumham, Jakarta, Jumat (08/12). 

Menteri Asman mengatakan, sebagai pemimpin pada unit kerja di lingkungan masing-masing, para peserta Diklatpim harus menjadi motor penggerak perubahan bagi organisasi. Tanpa kehadiran ASN yang profesional, birokrasi tidak akan mampu menjalankan perannya dengan baik. "Birokrasi harus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi begitu cepat. Kita harus lebih pandai dari pelaku bisnis, agar kita tidak terperangkap ke dalam jerat strategi bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang," ujarnya. 

• Pertama di Indonesia, Penegakan Hukum Terintegrasi secara Elektronik
• Menteri Asman Minta Instansi Vertikal Gabung ke MPP Banyuwangi
• Terima Brevet, Menteri Asman Menjadi Warga Kehormatan Kapal Selam
• Menteri Asman Dorong Anak Muda Jadi Peternak
• Menteri Asman Dorong Perpusnas Jadi Destinasi Wisata

Dikatakan, saat ini pemerintah tengah membangun Indonesia yang melayani. Artinya, pemerintahnya, masyarakatnya, dan para pelaku usahanya secara bersama-sama melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan Indonesia yang ramah investasi, ramah pariwisata, ramah lingkungan, dan sangat kompetitif dalam melayani, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia dapat berkesinambungan. 

Untuk itu diperlukan berbagai perubahan cara pandang dan perilaku, yang intinya adalah perubahan mentalitas para pejabat dan pegawai pemerintahan, para pelaku usaha, dan masyarakat. “Mentalitas melayani inilah yang diharapkan dapat menjadi unggulan dan pembeda Indonesia dengan negara-negara lain di dunia," tegas Asman. 

Lanjutnya, reformasi birokrasi dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa, bahkan bagi negara-negara yang telah maju sekalipun. Ada 3 fokus sasaran pada reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas. 

Kepada para peserta Diklatpim II, Menteri Asman menekankan agar ide-ide atau pemikiran yang didapatkan dari Diklat Kepemimpinan serta proyek perubahan dapat diimplementasikan dan dikembangkan guna mendukung pergerakan reformasi di instansi masing-masing. Menteri juga mengingatkan agar terus dibangun kebersamaan dan jaringan yang sudah terjalin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi di bidang manajemen kepemerintahan dan pembangunan. (p/ab)